Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cawagub DKI, Gerindra Kembali Buka Peluang Cari Calon Baru

image-gnews
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menemani adiknya, Mohamad Taufik, menjalani sidang suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 24 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menemani adiknya, Mohamad Taufik, menjalani sidang suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 24 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik membuka peluang ada calon lain di luar tiga nama cawagub DKI dari PKS.

Baca: Partai Belum Kasih Nama Cawagub DKI, Anies Siapkan Surat ke DPRD

Menurut Taufik, tapi bisa dipastikan apakah diskusi antara PKS dan Gerindra pada Sabtu mendatang akan mengerucutkan cawagub DKI dari 3 nama menjadi dua nama saja.  

Taufik menyampaikan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) DKI harus mencari kandidat baru jika hanya satu calon wagub yang lolos kriteria dua partai pengusung Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

"Kalau tidak sepakat misalnya cuma satu (orang) sepakatnya, ya nyari satu lagi. Bisa kayak begitu kan," kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 14 Februari 2019.

Taufik menyatakan, dua pimpinan Gerindra dan PKS DKI harus membahas hasil rekomendasi tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wagub terlebih dulu. Setelah itu baru bisa diputuskan siapa yang bakal direkomendasikan untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut dia, saat ini belum ada calon yang dipastikan mendapat restu partai. Karena itu pimpinan partai akan membahas kelayakan tiga calon wagub dari kader PKS. Mereka adalah Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurahman Suhaimi.

Padahal, anggota tim fit and proper test, Ubedilah Badrun, memastikan sudah memilih dua dari tiga calon. Dua calon itu, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sudah tanda tangan dan semua tim panelis menyerahkan kepada partai pengusung," ucap Ubedilah saat dihubungi, Selasa, 12 Februari 2019.

Bagi Taufik, tugas tim seleksi cawagub DKI hanyalah merekomendasikan saja, bukan meloloskan dua nama.

Akibat perbedaan pendapat soal hasil fit and proper test ini, target pengajuan dua nama cawagub DKI pada 11 Februari 2019 gagal terpenuhi.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkirakan surat rekomendasi nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari partai akan sampai kepada dirinya paling lambat Kamis, 14 Februari 2019.

Baca: Cawagub DKI, Anies: Begitu Nama Sampai, Langsung Kirim ke DPRD

Anies Baswedan mengatakan dia sudah menyiapkan draft usulan cawagub DKI untuk disampaikan kepada DPRD DKI. "Kemarin kami komunikasi. Mereka menyampaikan, mungkin akan mengantarkan keputusan Rabu atau Kamis, kami tunggu hari apa," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.

   

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Namanya Masuk Bursa Pilgub Jateng, Sudaryono: Saya Diperintah Pak Prabowo

4 jam lalu

Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bersama Prabowo Subia to. Dok. Sudaryono.id
Namanya Masuk Bursa Pilgub Jateng, Sudaryono: Saya Diperintah Pak Prabowo

Berdasarkan survei internal Gerindra, nama Sudaryono memiliki elektabilitas untuk maju sebagai cagub Jateng.


Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Pasangan calon presiden, Megawati Soekarnoputridan calon wakil presiden, Prabowo Subianto, saatmenghadiri Rakernas Partai Geridra  Jakarta (23/5). Foto: TEMPO/Panca Syurkani
Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.


Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?

5 jam lalu

Astrid Widayani menerima wayang Srikandi dari Ketua DPC Partai Gerindra Ardianto Kuswinarno di Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 Mei 2024. ANTARA/Aris Wasita
Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?

Astrid Widayani mendaftar ke Gerindra dan PSI untuk Pilkada Solo karena kedua parpol memiliki semangat yang sejalan dengannya.


Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

6 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.


Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.


PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

8 jam lalu

Mardani Ali Sera. Dok TEMPO
PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.


PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

8 jam lalu

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan perkembangan Kolaisi PDIP usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.


Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

9 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta


Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

9 jam lalu

Politikus PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.


Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dalam pemerintahan selalu ada yang mendukung atau menjadi koalisi dan menjadi oposisi.